Angka putus sekolah masih menjadi tantangan serius, terutama di kalangan keluarga prasejahtera. Pemerintah Indonesia menjawab tantangan ini dengan menyalurkan bantuan Dana Personal yang ditujukan langsung untuk siswa miskin, dikenal melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Strategi ini berfokus pada penghapusan hambatan ekonomi agar setiap anak usia sekolah memiliki akses pendidikan yang setara.
Tujuan utama penyaluran Dana Personal ini adalah mencegah peserta didik yang rentan agar tidak meninggalkan bangku sekolah. Biaya tidak langsung pendidikan—seperti seragam, alat tulis, transportasi, dan uang saku—sering kali menjadi beban terberat bagi keluarga miskin. Dengan bantuan finansial langsung, beban biaya personal siswa dapat diringankan secara efektif.
Dampak positif dari skema Dana Personal ini terbukti signifikan dalam menekan angka putus sekolah (APS). Studi menunjukkan bahwa bantuan pembiayaan personal siswa memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan sekolah. Ini memastikan bahwa faktor kemiskinan tidak lagi menjadi vonis yang menghalangi hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Untuk memastikan bantuan Dana Personal tepat sasaran, pemerintah menetapkan kriteria penerima yang jelas. Prioritas diberikan kepada pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ini adalah langkah strategis untuk mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial.
Penyaluran Dana Personal diatur ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dana ini harus digunakan secara eksklusif untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah atau biaya transportasi. Pengawasan dan mekanisme pelaporan dari pihak sekolah dan orang tua menjadi kunci untuk menjamin akuntabilitas program dan transparansi penggunaannya.
Besaran Dana Personal yang disalurkan bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Siswa SMA/SMK menerima nominal tertinggi, mencerminkan kebutuhan biaya yang lebih besar di tingkat menengah atas. Kenaikan nominal bantuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menjaga anak tetap bersekolah, tetapi juga mendorong mereka menyelesaikan pendidikan menengah.
Dengan mengalokasikan Dana Personal secara masif dan terstruktur, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas. Program ini bukan hanya bantuan sosial, melainkan investasi negara untuk memutus rantai kemiskinan dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.