Sekolah Rakyat atau Volksschool didirikan pada masa kolonial Belanda sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang diskriminatif. Sekolah ini sengaja dirancang untuk anak-anak pribumi dengan durasi pendidikan yang sangat terbatas, yakni hanya tiga tahun, sering disebut sekolah tiga angka. Tujuannya bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk menjaga hierarki sosial yang sudah ada.
Kurikulum di Sekolah Rakyat sangat minim dan berfokus pada pengajaran keterampilan dasar yang bersifat praktis. Anak-anak pribumi hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Ilmu pengetahuan umum dan bahasa Belanda, yang menjadi kunci mobilitas sosial dan jabatan, hampir tidak diajarkan, menciptakan jurang pemisah yang disengaja.
Pembatasan durasi belajar di menjadi alat efektif untuk membatasi akses pribumi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lulusan sekolah ini tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk melanjutkan ke MULO (setingkat SMP) atau AMS (setingkat SMA). Dengan demikian, Belanda memastikan ketersediaan tenaga kerja murah tanpa memberikan ancaman terhadap dominasi elit kolonial.
Sistem diskriminatif ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan pada masa kolonial berfungsi sebagai instrumen politik. Tujuan utamanya adalah mencetak pekerja tingkat rendah yang setia dan patuh, bukan warga negara yang kritis. Sekolah Rakyat menciptakan segregasi pendidikan berdasarkan ras dan kelas sosial.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat, sekolah untuk anak-anak Eropa dan sebagian kecil elit pribumi memiliki kurikulum yang jauh lebih lengkap dan durasi yang lebih panjang. Mereka diajarkan bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan modern, membuka pintu menuju posisi administratif penting dalam birokrasi kolonial.
Meskipun Sekolah Rakyat memiliki peran terbatas, eksistensinya secara tidak langsung menanamkan benih literasi di tengah masyarakat luas. Keterampilan membaca dan menulis yang diperoleh, meskipun terbatas, menjadi dasar bagi munculnya kesadaran kebangsaan dan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme di kemudian hari.
Pengalaman pahit dengan Sekolah Rakyat menjadi pelajaran penting bagi para pendiri bangsa. Setelah kemerdekaan, pendidikan nasional dibangun berdasarkan prinsip nondiskriminatif dan kesetaraan akses. Kegagalan sistem kolonial membuktikan bahwa pendidikan adalah hak dasar, bukan alat kontrol.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar institusi pendidikan masa lalu, tetapi merupakan simbol diskriminasi yang menegaskan bahwa kolonialisme berusaha merampas hak dasar pribumi. Sejarah ini menjadi pengingat akan pentingnya sistem pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua warga negara.