Indonesia kini berada di persimpangan jalan dalam memilih jalur energi masa depan. Di satu sisi, pemerintah gencar mengkampanyekan transisi menuju energi terbarukan. Namun, di sisi lain, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru masih terus berjalan. Hal ini memicu perdebatan sengit di kalangan pegiat lingkungan dan masyarakat.
PLTU batu bara, yang dikenal sebagai sumber emisi karbon terbesar, dianggap bertentangan dengan komitmen iklim global. Sementara itu, pemerintah beralasan bahwa PLTU masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Dilema ini menyoroti kompleksitas dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Banyak pihak menyoroti bahwa rencana pembangunan PLTU baru seharusnya ditinjau ulang. Mereka berpendapat bahwa dana dan sumber daya yang ada lebih baik dialihkan untuk mengembangkan energi bersih seperti tenaga surya dan angin. Investasi di energi terbarukan akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan.
Selain PLTU, isu lain yang mengemuka adalah “jalan panas,” sebuah istilah yang merujuk pada proyek-proyek infrastruktur yang tidak berkelanjutan. Proyek-proyek ini seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Rencana pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan akan semakin memperparah krisis iklim yang sudah terjadi.
Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menyelaraskan kebijakan. Komitmen terhadap energi terbarukan harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya retorika. Menghentikan rencana pembangunan PLTU baru adalah langkah awal yang krusial untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi lingkungan terus mendesak agar pemerintah mengutamakan energi bersih. Mereka menyajikan data-data yang menunjukkan bahwa energi terbarukan kini lebih efisien dan ekonomis dalam jangka panjang. Transisi energi bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan yang lebih baik.
Diperlukan kerangka regulasi yang kuat untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan. Serta, insentif yang menarik bagi pengusaha agar beralih dari energi fosil. Tanpa dukungan kebijakan yang solid, transisi energi di Indonesia akan berjalan lambat.